Zero ODOL 2025: Truk Overload Langsung Diblokir dari Sistem dan Jalan Tol

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Zero ODOL 2025 tanpa kompromi. Mulai tahun ini, seluruh truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melanggar aturan dimensi dan muatan akan diblokir otomatis dari sistem layanan transportasi nasional.

Pemerintah Terapkan Pemblokiran Sistem untuk Truk ODOL

Kebijakan ini melibatkan integrasi data pelanggaran ODOL ke dalam Sistem Digital Nasional, bekerja sama antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian Kominfo.

Truk pelanggar akan diblokir dari:

• Uji KIR Online: Tidak bisa melakukan pengujian kendaraan berkala.

• STNK dan Registrasi: Tidak bisa daftar atau memperpanjang dokumen kendaraan.

• Akses Tol Otomatis: Sensor di gerbang tol akan menolak truk ODOL masuk.

“Truk ODOL kini tidak hanya disuruh putar balik. Langsung masuk daftar hitam nasional dan tidak bisa beroperasi sebelum dikembalikan ke ukuran standar,” tegas Juru Bicara Kemenhub.

Alasan Penerapan Kebijakan Tanpa Kompromi

ODOL Picu Kerusakan Jalan dan Kecelakaan Fatal

Truk ODOL selama ini menjadi penyebab utama infrastruktur jalan rusak, jembatan ambruk, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Kerugian Negara Capai Rp 43 Triliun per Tahun

Menurut laporan pemerintah, biaya pemeliharaan jalan akibat ODOL menguras anggaran hingga Rp 43 triliun setiap tahunnya.

“Tak ada lagi kompromi. Dampaknya terlalu besar—baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan,” ujar Kepala BPTD Wilayah I Jawa Barat.

Protes Keras dari Sopir dan Pengusaha Logistik

Armada Non-Standar Terancam Mati Suri

Banyak pengusaha logistik dan sopir menilai kebijakan ini terlalu mendadak dan berisiko membuat bisnis mereka lumpuh.

“Kami butuh waktu. Kalau semua langsung diblokir, kami tidak bisa jalan,” ujar Darto dari ATBI.

Program Normalisasi Kendaraan Jadi Jalan Tengah

Pemerintah membuka kesempatan bagi pemilik truk untuk menghindari pemblokiran melalui:

• Program Normalisasi Dimensi Kendaraan

• Subsidi Peremajaan Armada ODOL

Hanya Peserta Aktif yang Bebas dari Pemblokiran

Truk yang mengikuti program ini dan mengembalikan spesifikasi sesuai standar masih diizinkan beroperasi.

Kesimpulan

Kebijakan Zero ODOL 2025 bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga langkah strategis menjaga keselamatan jalan dan efisiensi anggaran negara. Pemilik truk harus segera menyesuaikan diri jika tidak ingin diblokir dari sistem nasional secara permanen.